Keberatan Informasi

Pengajuan Keberatan Informasi Publik

⚠️
Mekanisme Pengajuan Keberatan
Setiap pemohon/pengguna informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan-alasan sebagaimana berikut.
  1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian.
  2. Tidak disediakannya informasi berkala.
  3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
  4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
  5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
  6. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
  7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
⏱️
Jangka Waktu Pengajuan Keberatan
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya respons atas permohonan Informasi Publik atau sejak berakhirnya jangka waktu pemberian respons.
Petugas Informasi mencatat pengajuan keberatan dalam Buku Register Layanan Informasi Publik dan memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada pemohon/pengguna informasi.
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
Apabila Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
📝
Layanan Pengajuan Keberatan
Untuk mengajukan keberatan atas pemberian Informasi Publik, pemohon/pengguna informasi dapat menggunakan salah satu formulir berikut.
📝
Formulir Keberatan Informasi Publik
📝 Isi Formulir
📄
Formulir Keberatan untuk Diunduh
⬇️ Unduh Formulir
✉️
Pengajuan Melalui Email
✉️ Kirim Email
Catatan: Formulir keberatan yang telah diisi dapat dikirimkan melalui email PPID: ppid@bkk-palangkaraya.com
Pengajuan keberatan merupakan bagian dari mekanisme layanan Informasi Publik. Setiap pengajuan akan dicatat dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.